Jakarta, 28 Januari 2026 – Dalam rangka mendukung tertib administrasi serta kesiapan perencanaan pengadaan barang/jasa Tahun Anggaran 2026, Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH) melalui Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) menyelenggarakan Rapat Migrasi Data, Pemecahan Akun Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), dan Persiapan Rencana Umum Pengadaan (RUP) Tahun 2026. Kegiatan ini dilaksanakan pada Rabu, 28 Januari 2026, bertempat di Ruang LPSE, Plaza Kuningan, Menara Selatan Lantai 11, Jakarta.

Rapat ini dilaksanakan sebagai tindak lanjut atas penyesuaian struktur satuan kerja di lingkungan KLH/BPLH yang berdampak pada perlunya migrasi data pengadaan serta pemecahan akun PPK pada sistem pengadaan secara elektronik. Selain itu, kegiatan ini juga menjadi bagian dari persiapan awal penyusunan dan penginputan RUP Tahun 2026 agar dapat dilaksanakan secara tepat waktu dan sesuai ketentuan. Rapat diikuti oleh para PPK lingkup KLH/BPLH beserta staf pendukung yang menangani administrasi pengadaan.

Dalam arahannya, Kepala UKPBJ KLH/BPLH, Pua H. Dahlan, menekankan pentingnya ketelitian dan keseragaman langkah dalam proses migrasi data dan pemecahan akun PPK, serta kesiapan PPK dalam menyusun RUP Tahun 2026. Seluruh PPK diharapkan dapat berkoordinasi aktif dengan UKPBJ guna memastikan data pengadaan tersaji secara akurat dan tidak menimbulkan kendala pada tahapan perencanaan maupun pelaksanaan pengadaan.

Melalui pelaksanaan rapat ini, diharapkan terbangun kesamaan pemahaman serta peningkatan kesiapan teknis PPK dalam pengelolaan akun dan perencanaan pengadaan, sehingga tata kelola pengadaan barang/jasa di lingkungan KLH/BPLH dapat berjalan lebih tertib, transparan, dan akuntabel.

Foto: Rapat Migrasi Data, Pemecahan Akun PPK, dan Persiapan RUP Tahun 2026 di Ruang LPSE Plaza Kuningan, Jakarta, 28 Januari 2026.

Bogor, 22 Januari 2026 – Dalam rangka meningkatkan tertib administrasi serta kualitas tata kelola pengadaan barang/jasa, Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH) melalui Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) menyelenggarakan Rapat Pengisian e-Kontrak Pengadaan Barang/Jasa Tahun Anggaran 2025. Kegiatan ini dilaksanakan secara luring pada 22–23 Januari 2026 bertempat di Harris Hotel & Convention Cibinong City Mall, Kabupaten Bogor.

Rapat diikuti oleh para Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan pengelola pengadaan lingkup KLH/BPLH sebagai upaya percepatan dan penertiban pencatatan e-Kontrak pada aplikasi SPSE. Dalam pelaksanaannya, peserta memperoleh paparan teknis terkait pengisian e-Kontrak SPSE, termasuk tahapan input kontrak, pencatatan paket non-tender, serta kelengkapan dokumen pendukung guna memastikan seluruh proses pengadaan tercatat secara lengkap, akurat, dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam arahannya, Kepala UKPBJ KLH/BPLH, Pua H. Dahlan, menekankan pentingnya komitmen seluruh PPK dalam melaksanakan pengisian e-Kontrak secara tepat waktu dan tertib administrasi. Pengisian e-Kontrak menjadi bagian penting dalam penguatan akuntabilitas pengadaan barang/jasa serta mendukung peningkatan kualitas tata kelola pengadaan di lingkungan KLH/BPLH.

Melalui kegiatan ini, diharapkan terbangun kesamaan pemahaman serta peningkatan kapasitas teknis PPK dalam pengelolaan e-Kontrak, sehingga pelaksanaan pengadaan barang/jasa Tahun Anggaran 2025 dapat berjalan lebih tertib, transparan, dan akuntabel.

Foto: Rapat Pengisian e-Kontrak Pengadaan Barang/Jasa TA 2025 di Harris Hotel & Convention Cibinong City Mall, Bogor, 22 Januari 2026.

Jakarta, 2 Januari 2026 – Dalam rangka peningkatan kapasitas sumber daya manusia serta penguatan arah kebijakan pengadaan barang/jasa, Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH) melalui Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) menyelenggarakan kegiatan Peningkatan Kapasitas dan Arahan Strategis kepada Jabatan Fungsional Tertentu (JFT) Pengelola Pengadaan Barang/Jasa (PPBJ) lingkup KLH/BPLH.

Kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari pelaksanaan Sosialisasi Arahan Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Tahun 2026 yang telah dilaksanakan pada 29 Desember 2025. Kegiatan diikuti oleh para JFT PPBJ sebagai forum penyamaan persepsi terkait arah kebijakan pengadaan, penguatan peran fungsional, serta kesiapan perencanaan dan pelaksanaan pengadaan barang/jasa pada Tahun Anggaran 2026.

Dalam arahannya, Kepala UKPBJ KLH/BPLH, Pua H. Dahlan, menekankan pentingnya peningkatan kompetensi dan profesionalisme JFT PPBJ, serta konsistensi dalam penerapan ketentuan pengadaan barang/jasa. JFT PPBJ diharapkan mampu menjalankan peran strategisnya secara optimal guna mendukung proses pengadaan yang tertib, akuntabel, dan tepat waktu, sekaligus menunjang kelancaran pelaksanaan program dan kegiatan KLH/BPLH.

Melalui kegiatan ini, diharapkan terwujud penguatan kapasitas dan kesiapan JFT PPBJ dalam menghadapi tantangan pengadaan barang/jasa ke depan, serta terbangunnya sinergi yang lebih solid antarunit kerja dalam mendukung peningkatan kualitas tata kelola pengadaan di lingkungan KLH/BPLH.

Foto: Peningkatan Kapasitas dan Arahan Strategis kepada JFT PPBJ Lingkup KLH/BPLH, Jakarta, 2 Januari 2026.

Jakarta, 29 Desember 2025 – Dalam rangka meningkatkan kualitas perencanaan serta efektivitas pengelolaan pengadaan barang/jasa, Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH) menyelenggarakan Rapat Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Lingkup KLH/BPLH yang dilaksanakan pada Senin, 29 Desember 2025, bertempat di Ruang Rapat Merkuri, Gedung A Lantai 4, Kementerian LH/BPLH, Jakarta Timur. Kegiatan ini dilaksanakan sebagai bagian dari proses penyusunan laporan kegiatan pengadaan barang/jasa Tahun Anggaran 2025 sekaligus perencanaan kegiatan pengadaan barang/jasa Tahun Anggaran 2026.

Rapat tersebut dihadiri oleh seluruh Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa dari berbagai unit kerja di lingkungan KLH/BPLH. Dalam forum ini, para peserta mendapatkan arahan strategis terkait kebijakan dan fokus pengelolaan pengadaan barang/jasa untuk Tahun Anggaran 2026, termasuk penguatan peran fungsional pengadaan dalam mendukung pencapaian program dan kegiatan kementerian secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.

Dalam arahannya, Kepala UKPBJ KLH/BPLH, Pua H. Dahlan, menekankan pentingnya peran strategis Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa dalam menjaga kualitas perencanaan, konsistensi dokumen, serta kepatuhan terhadap regulasi pengadaan. Beliau menyampaikan bahwa perencanaan yang baik dan dokumen pengadaan yang disusun secara cermat merupakan fondasi utama dalam mewujudkan proses pengadaan yang akuntabel dan berorientasi pada hasil. Selain itu, Kepala UKPBJ juga mendorong peningkatan koordinasi dan kolaborasi antarfungsional pengadaan agar pelaksanaan pengadaan Tahun Anggaran 2026 dapat berjalan lebih optimal dan tepat sasaran.

Selain arahan strategis, rapat juga membahas secara mendalam format dokumen pengadaan barang/jasa Tahun 2026. Pembahasan ini bertujuan untuk menyamakan persepsi, meningkatkan kualitas dokumen pengadaan, serta memastikan kesesuaian dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Melalui diskusi tersebut, diharapkan seluruh fungsional pengadaan memiliki pemahaman yang seragam dan mampu mengimplementasikan standar dokumen pengadaan secara konsisten di masing-masing unit kerja.

Kegiatan rapat ini menjadi momentum penting dalam rangka memperkuat koordinasi dan sinergi antar Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan KLH/BPLH. Dengan adanya perencanaan yang matang dan pedoman dokumen yang jelas, pelaksanaan pengadaan barang/jasa Tahun Anggaran 2026 diharapkan dapat berjalan lebih tertib, tepat sasaran, serta mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan KLH/BPLH.

Foto: Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa lingkup KLH/BPLH mengikuti rapat penyusunan laporan kegiatan pengadaan Tahun 2025 dan perencanaan pengadaan Tahun 2026 di Jakarta, 29 Desember 2025.

Bogor, 19 Desember 2025 – Dalam rangka meningkatkan kapasitas pegawai serta memperkuat tata kelola pengadaan barang/jasa, Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH) menyelenggarakan kegiatan Pembinaan Pegawai Lingkup Biro Umum KLH/BPLH pada tanggal 19-21 Desember 2025 di Green Forest Bogor, Kota Bogor, Jawa Barat.

Kegiatan ini dilaksanakan sebagai tindak lanjut dari Surat Undangan Kepala Biro Umum Nomor B.146/C.3/PEG.5.1/12/2025 tanggal 15 Desember 2025 serta Surat Tugas Kepala Biro Umum Nomor B.667/C.3/PEG.5.1/12/2025 tanggal 18 Desember 2025. Pembinaan diikuti oleh para pegawai di lingkungan Biro Umum KLH/BPLH, termasuk pejabat dan pegawai yang terlibat langsung dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa (PBJ).

Rangkaian kegiatan pembinaan difokuskan pada penguatan pelaksanaan PBJ, melalui dialog kinerja antarbagian, pemaparan capaian pelaksanaan PBJ Tahun Anggaran 2025, serta pembahasan rencana dan strategi penguatan PBJ Tahun 2026. Forum ini dimanfaatkan untuk menyamakan pemahaman terkait peran Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), pengelola pengadaan, serta pentingnya perencanaan dan pengendalian pengadaan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam arahannya, Kepala Bagian Pengadaan Barang/Jasa KLH/BPLH, Pua H. Dahlan, menekankan bahwa penguatan kompetensi dan koordinasi pelaku PBJ menjadi kunci dalam meningkatkan kualitas tata kelola pengadaan. Melalui kegiatan pembinaan ini, diharapkan seluruh pegawai yang terlibat dalam PBJ dapat memahami peran dan tanggung jawabnya secara utuh, serta mampu melaksanakan pengadaan secara lebih tertib, akuntabel, dan berorientasi pada hasil.

Kegiatan pembinaan ini menjadi sarana konsolidasi internal dalam mendukung pengelolaan pengadaan barang/jasa yang profesional dan berintegritas di lingkungan Biro Umum KLH/BPLH, guna menunjang pencapaian kinerja organisasi secara optimal dan berkelanjutan.

Foto: Kegiatan Sesi Pembinaan Pegawai Lingkup Biro Umum KLH/BPLH di Green Forest Bogor, 20 Desember 2025.

Labuan Bajo, 12 November 2025 – Dalam upaya meningkatkan kualitas pengadaan barang/jasa serta mempersiapkan transformasi kelembagaan pada tahun 2026, Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH) menyelenggarakan kegiatan Evaluasi PBJ dan Strategi Penguatan Tata Kelola Pengadaan Barang/Jasa Tahun 2025–2026 di Jayakarta Suites Komodo Flores, Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur. 

Kegiatan ini dilaksanakan berdasarkan Undangan Kepala Biro Umum Nomor B.127/C.3/KAP.3.3/11/2025 tanggal 3 November 2025, dan menghadirkan peserta dari seluruh unit kerja KLH/BPLH, termasuk PPK dari Deputi, pusat-pusat teknis, serta perwakilan satker yang terlibat dalam proses pengadaan. Seluruh peserta diwajibkan hadir dalam rangka evaluasi kinerja PBJ Tahun Anggaran 2025 dan penyelarasan strategi PBJ menjelang pembentukan Satker Mandiri pada tahun 2026.

Dalam pemaparannya, Kepala Bagian PBJ menyampaikan capaian Indeks Tata Kelola Pengadaan (ITKP) Tahun 2025, termasuk keberhasilan KLH/BPLH meraih penghargaan UKPBJ Level 3 (Proaktif) dari LKPP. Peningkatan ini menunjukkan komitmen kuat kementerian dalam memperbaiki tata kelola pengadaan melalui pemanfaatan sistem digital, peningkatan kompetensi SDM, dan penguatan proses perencanaan PBJ.

Kegiatan ini juga menghadirkan Koordinator Pembinaan SDM PBJ yang memberikan materi mengenai peningkatan kompetensi Pejabat Pembuat Komitmen (PPK). Peserta mendapatkan pembekalan terkait peran strategis PPK, pemetaan level kompetensi, serta perbaikan umum yang diperlukan dalam penyusunan RUP, KAK, HPS, hingga pengelolaan kontrak. Selain itu, LKPP turut memberikan paparan terkait penerapan mekanisme Clearing House PBJ sebagai forum penyelesaian berbagai permasalahan pengadaan yang bersifat teknis maupun substantif.

Dalam sesi strategi PBJ 2026, Kepala UKPBJ KLH/BPLH, Pua H. Dahlan, menekankan bahwa tahun 2026 akan menjadi momentum penting bagi kementerian dalam melaksanakan transformasi Satker Mandiri, penguatan digitalisasi PBJ, serta implementasi Pengadaan Hijau (Green Procurement). “Kita harus memastikan bahwa setiap satker siap menjalankan fungsi pengadaan secara mandiri, namun tetap berada dalam koridor tata kelola yang baik dan selaras dengan kebijakan UKPBJ,” ujarnya.

Kegiatan evaluasi ini menjadi ruang konsolidasi bagi seluruh pelaku PBJ untuk menyamakan pemahaman, mengidentifikasi tantangan, serta merumuskan langkah perbaikan yang lebih terarah untuk tahun mendatang. Melalui forum ini, diharapkan kualitas proses pengadaan di lingkungan KLH/BPLH semakin meningkat dan mampu mendukung pencapaian target organisasi secara lebih efektif.

Foto: Para peserta mengikuti kegiatan Evaluasi PBJ dan Strategi Penguatan Tata Kelola PBJ di Labuan Bajo, 12 November 2025. 

Jakarta, 29 Oktober 2025 – Dalam rangka meningkatkan efektivitas dan akuntabilitas pelaksanaan pengadaan barang/jasa, Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH) menggelar Rapat Monitoring dan Evaluasi (Monev) Pengadaan Barang/Jasa Triwulan III Tahun 2025. Kegiatan ini dilaksanakan melalui Zoom Meeting mulai pukul 13.00 WIB hingga selesai.

Rapat tersebut merupakan tindak lanjut dari arahan Kepala Biro Umum, Sasmita Nugroho, S.E., melalui surat undangan Nomor B.124/C.3/KAP.3.8/10/2025 tertanggal 28 Oktober 2025. Agenda utama rapat mencakup dua hal penting, yakni Monitoring dan Evaluasi Pengadaan Barang/Jasa KLH/BPLH Triwulan III Tahun 2025 serta Koordinasi Internal Bagian Pengadaan Barang/Jasa.

Kegiatan ini dihadiri oleh para Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dari seluruh unit kerja di lingkungan KLH/BPLH, antara lain dari Sekretariat Utama, Inspektorat, serta seluruh deputi dan pusat-pusat teknis, termasuk Pusat Pengendalian Lingkungan Hidup di wilayah regional. Selain itu, turut diundang fungsional pengelola pengadaan barang/jasa di lingkungan kementerian.

Dalam arahannya, Kepala Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa, Pua H. Dahlan, menekankan pentingnya rapat Monev ini sebagai sarana untuk mengevaluasi capaian kinerja pengadaan barang/jasa, mengidentifikasi kendala pelaksanaan, serta memperkuat koordinasi antarsatuan kerja agar pelaksanaan pengadaan berjalan lebih efektif dan sesuai prinsip transparansi, efisiensi, serta akuntabilitas publik.

Melalui kegiatan ini, diharapkan hasil evaluasi dapat menjadi dasar penyusunan strategi peningkatan kinerja pengadaan pada triwulan berikutnya, sekaligus memperkuat tata kelola pengadaan di lingkungan KLH/BPLH agar semakin profesional dan berintegritas.

Foto: Para peserta mengikuti Rapat Monitoring dan Evaluasi Pengadaan Barang/Jasa Triwulan III Tahun 2025 secara hybrid di Jakarta, 29 Oktober 2025.

Jakarta, 22 September 2025 – Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan pengadaan barang/jasa, Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH) menggelar kegiatan Briefing dan Persiapan Roadshow Pendampingan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), yang berlangsung secara hybrid melalui Zoom Meeting dan tatap muka di Ruang Rapat IKLH, Gedung B Lantai 3, Jakarta Timur.

Kegiatan ini dilaksanakan sebagai tindak lanjut dari Nota Dinas Kepala Biro Umum Nomor B.92/C.3/KAP.3.8/09/2025 tertanggal 17 September 2025 mengenai pelaksanaan Roadshow Pendampingan PPK yang dijadwalkan pada 23–24 September 2025.

Briefing ini dihadiri oleh seluruh PPK dari berbagai unit kerja di lingkungan KLH/BPLH, termasuk PPK di Sekretariat Utama, Inspektorat, serta seluruh deputi dan pusat-pusat teknis. Para peserta diwajibkan hadir bersama satu orang personil pendukung.

Dalam arahannya, Kepala UKPBJ KLH/BPLH, Pua H. Dahlan, menekankan pentingnya peran PPK dalam memastikan proses pengadaan berjalan sesuai dengan ketentuan regulasi dan prinsip tata kelola yang baik. “Melalui roadshow ini, diharapkan para PPK dapat memahami tantangan pengadaan di lapangan dan memperoleh pendampingan yang tepat guna mendukung kelancaran pelaksanaan program dan kegiatan,” ujar beliau.

Kegiatan briefing ini menjadi ajang pemantapan persiapan teknis serta harmonisasi langkah antarsatuan kerja sebelum pelaksanaan roadshow, agar proses pendampingan berjalan optimal dan memberikan dampak nyata dalam peningkatan kualitas pengadaan di lingkungan KLH/BPLH.

Foto: Para peserta mengikuti Briefing dan Persiapan Roadshow Pendampingan PPK di Jakarta, 22 September 2025.

Jakarta, 15 September 2025 – Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH) mengadakan Rapat Monitoring dan Evaluasi Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) untuk Triwulan III tahun 2025. Kegiatan ini dilaksanakan di ruang rapat IKLH, Gedung B Lantai 3, Kantor Kementerian LH/BPLH, Jakarta Timur.

Rapat ini dihadiri oleh para pejabat dan personel dari unit kerja pengadaan, termasuk Kepala Pusat Sarana Pengendalian LH, Kepala Pusat Standardisasi Instrumen LH, Kepala Pusat Pengembangan SDM LH, serta seluruh personel Bagian PBJ/UKPBJ KLH/BPLH.

Beberapa agenda utama yang dibahas meliputi:

• Progres realisasi kinerja pengadaan barang/jasa Triwulan III;

• Prosedur penerbitan produk impor;

• Strategi pengembangan SDM PBJ;

• Evaluasi dan pembagian tugas serta fungsi personel UKPBJ, termasuk aspek persuratan, penganggaran, dan pertanggungjawaban SPJ.

Dalam arahannya, Kepala UKPBJ KLH/BPLH, Pua H. Dahlan, menyampaikan pentingnya sinergi antarunit kerja dalam mendorong efisiensi dan akuntabilitas pengadaan. “Monitoring dan evaluasi bukan sekadar formalitas, tetapi merupakan langkah konkret untuk memastikan pengadaan berjalan tepat waktu, sesuai aturan, dan mendukung pencapaian kinerja organisasi,” ujarnya.

Rapat ini juga menjadi momentum untuk memperkuat koordinasi antarbagian, khususnya dalam menghadapi tantangan implementasi regulasi terbaru terkait pengadaan barang/jasa pemerintah. Dengan forum ini, diharapkan UKPBJ KLH/BPLH dapat terus meningkatkan kapasitas dan kapabilitas dalam mendukung tata kelola pemerintahan yang bersih dan efektif.

Foto: Para peserta mengikuti Rapat monitoring dan evaluasi Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa lingkup KLH/BPLH Triwulan III tahun 2025 di Jakarta, 15 September 2025.

Jakarta, 27 Mei 2025 – Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup menyelenggarakan Sosialisasi Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah serta Bimbingan Teknis Pengadaan Langsung Transaksional secara Elektronik, pada 26–27 Mei 2025 di Jakarta. Kegiatan ini diikuti oleh pejabat fungsional, pejabat pengadaan, dan perwakilan unit kerja terkait.

Acara ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman peserta terhadap ketentuan terbaru dalam Perpres 46 Tahun 2025, terutama mengenai mekanisme pengadaan langsung yang dilaksanakan secara elektronik. Selain paparan materi dari narasumber, peserta juga mendapatkan pelatihan teknis berupa simulasi penggunaan aplikasi e-purchasing dan sistem pengadaan elektronik untuk mendukung transparansi, efisiensi, dan akuntabilitas proses pengadaan.

Dalam sambutannya, Bapak Pua M Dahlan, selaku Kepala UKPBJ KLH/BPLH, menegaskan pentingnya kegiatan ini dalam mendukung percepatan belanja pemerintah yang tepat sasaran. “Dengan memahami regulasi baru dan menguasai proses transaksional secara elektronik, kita tidak hanya mempercepat proses pengadaan, tetapi juga memastikan setiap langkah sesuai prinsip akuntabilitas dan transparansi,” ujarnya.

Kementerian berharap, melalui sosialisasi dan bimtek ini, seluruh unit kerja dapat mengimplementasikan regulasi baru secara tepat, cepat, dan sesuai prosedur, sehingga pelaksanaan pengadaan barang/jasa semakin berkualitas dan memenuhi prinsip tata kelola pemerintahan yang baik.

Foto: Para peserta mengikuti pemaparan materi dan simulasi teknis penggunaan aplikasi pengadaan elektronik pada kegiatan Sosialisasi Perpres 46 Tahun 2025 dan Bimtek Pengadaan Langsung Transaksional secara Elektronik di Jakarta, 26–27 Mei 2025.

Jakarta, 19 Agustus 2025 – Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH) bersama Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) menyelenggarakan Entry Meeting Evaluasi atas Disiplin Belanja Pemerintah Pusat dan Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) Triwulan III Tahun 2025, yang digelar pada Selasa, 19 Agustus 2025, bertempat di Ruang Rapat IKLH, Gedung B Lantai 3, Jakarta Timur.

Pertemuan ini merupakan tindak lanjut dari surat Deputi Bidang Pengawasan Instansi Pemerintah BPKP terkait evaluasi belanja dan tata kelola PBJ pada Kementerian/Lembaga. Tujuan utama kegiatan ini adalah untuk melakukan penilaian dan penguatan atas implementasi kebijakan belanja pemerintah yang disiplin dan pengelolaan pengadaan barang/jasa yang sesuai prinsip good governance.

Acara dihadiri oleh Ketua dan Anggota Tim Evaluasi BPKP, Inspektur I KLH/BPLH, serta para pejabat struktural yang menangani perencanaan, keuangan, dan pengadaan, termasuk Kepala Biro Umum, Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan, serta Kepala Bagian Pengadaan Barang/Jasa.

Kepala Bagian Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Pua H Dahlan, menyampaikan pentingnya evaluasi ini sebagai bentuk refleksi atas kinerja pengelolaan keuangan dan pengadaan. “Evaluasi ini menjadi cermin bagi kita untuk memperbaiki proses, memperkuat akuntabilitas, serta mendorong efisiensi dalam pelaksanaan belanja dan pengadaan,” ujarnya.

Ruang diskusi terbuka dalam kegiatan ini memungkinkan peserta untuk menjelaskan kondisi aktual serta tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan belanja dan pengadaan. Tim evaluasi BPKP juga memberikan penjelasan metodologi evaluasi serta indikator yang digunakan untuk mengukur kepatuhan dan efektivitas tata kelola.

Kegiatan ini menjadi bagian penting dari komitmen Kementerian dalam memastikan setiap rupiah belanja negara dikelola dengan efisien, efektif, dan akuntabel sesuai dengan regulasi yang berlaku.

Jakarta, 4 Agustus 2025 – Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup melaksanakan Rapat Penyusunan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) dan pembahasan strategi percepatan pelaksanaan pengadaan barang/jasa pada Senin, 4 Agustus 2025, di Jakarta. Kegiatan ini dihadiri oleh pejabat fungsional dan staf pengelola pengadaan dari seluruh unit kerja terkait.

Rapat ini bertujuan untuk menyelaraskan target kinerja individu dengan indikator kinerja organisasi, sekaligus mengevaluasi progres pengadaan di triwulan berjalan. Dalam diskusi, dibahas berbagai langkah percepatan pengadaan, termasuk optimalisasi penggunaan e-purchasing, percepatan proses tender, dan penyesuaian jadwal pengadaan agar sesuai dengan target tahun berjalan.

Dalam arahannya, Bapak Pua M Dahlan, selaku Kepala UKPBJ KLH/BPLH, menekankan pentingnya perencanaan kinerja yang terukur dan sinergi antarunit kerja. “Penyusunan SKP yang selaras dengan target organisasi akan mempermudah pemantauan capaian kinerja, dan percepatan pengadaan adalah kunci untuk mendukung realisasi anggaran secara efektif,” ungkapnya.

Sebagai tindak lanjut, setiap unit diminta segera memperbarui SKP individu dan menyusun rencana aksi percepatan pengadaan yang realistis dan terukur. Monitoring berkala akan dilakukan untuk memastikan implementasi berjalan sesuai dengan target dan peraturan yang berlaku.

Bogor, 20 Agustus 2025 – Dalam rangka percepatan pelaksanaan pengadaan barang/jasa serta optimalisasi implementasi sistem elektronik, Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH) menyelenggarakan Rapat Monitoring dan Evaluasi Rencana Umum Pengadaan (RUP) serta Bimbingan Teknis Pengisian e-Kontrak pada SPSE, yang dilaksanakan pada Rabu, 20 Agustus 2025, di Bigland Bogor Hotel, Jawa Barat.

Kegiatan ini dihadiri oleh para pejabat pembuat komitmen (PPK), pejabat pengadaan, serta perwakilan unit kerja lingkup KLH/BPLH, baik secara luring maupun daring. Para peserta berasal dari berbagai unit kerja di pusat maupun daerah, termasuk dari Pusat Pengendalian Lingkungan Hidup wilayah Sumatera, Jawa, Kalimantan, Bali Nusa Tenggara, Sulawesi & Maluku, serta Papua.

Dalam sambutan pembukaan, Kepala Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa KLH/BPLH, Pua H Dahlan, menyampaikan pentingnya kegiatan ini sebagai langkah konkret dalam memperkuat pengelolaan pengadaan yang transparan, efisien, dan akuntabel. Ia menegaskan bahwa sistem elektronik seperti SPSE dan e-Kontrak bukan hanya alat bantu administratif, tetapi merupakan instrumen utama dalam mendukung tata kelola pemerintahan yang baik.

Setelah pembukaan, kegiatan dilanjutkan dengan sesi Monitoring dan Evaluasi RUP, yang dipandu oleh Baharuddin Dwi Isnanto, S.Hut., M.A.P., dan Resa Gumilang, S.ST.. Dalam sesi ini dibahas berbagai kendala dan strategi percepatan pelaksanaan pengadaan, khususnya terkait konsistensi data RUP dan perencanaannya.

Pada siang hari, peserta mengikuti Bimtek pengisian e-Kontrak, di mana disimulasikan langsung cara penginputan dokumen kontrak ke dalam SPSE. Materi ini sangat penting, mengingat e-Kontrak menjadi komponen wajib dalam sistem pengadaan berbasis elektronik sesuai regulasi yang berlaku.

Kegiatan ditutup dengan sesi diskusi interaktif yang membahas praktik-praktik baik dalam pengelolaan kontrak dan integrasi dengan sistem perencanaan serta pembayaran. Kepala Bagian Pengadaan Barang/Jasa KLH/BPLH menutup acara dengan harapan agar seluruh peserta dapat segera mengimplementasikan hasil bimtek di unit kerja masing-masing.